Oleh: Agus Sudibyo
TAK disangkal, Al Jazeera menjadi fenomena tersendiri dalam invasi Amerika Serikat (AS) dan koalisinya ke Irak kali ini. Televisi satelit berbahasa Arab ini mengentakkan dunia dengan tayangan eksklusif tentang dampak buruk aksi bombardir ke Irak.
Ketika media-media Barat notabene mereduksi diskursus perang semata-mata sebagai display kecanggihan senjata mutakhir dan taktik militer modern Barat, Al Jazeera menayangkan gambaran nyata dari perang yang sedang berkobar: permukiman sipil porak-poranda, anak-anak terluka dan trauma, serta ratusan orang mati mengenaskan.
Ini bukan kali pertama Al Jazeera “mempermalukan” media Barat. Oktober 2002, ia menjadi satu-satunya media yang mewawancarai Osama bin Laden. Sementara pers Barat, entah karena tidak ada akses atau karena soal ideologis, melaporkan perang di Afganistan hanya berdasar informasi dan data pasukan koalisi.
Lebih fenomenal lagi, Al Jazeera lahir dan berkembang di Arab. Sebuah wilayah dengan rezim yang sudah lama dikenal tidak ramah terhadap kebebasan pers dan kemerdekaan berbicara. Al Jazeera berdiri tahun 1996 di Doha, Qatar. Hingga 2001, televisi ini didanai penguasa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Terlepas dari fakta-fakta itu, beberapa hal ikut menunjang popularitas Al Jazeera belakangan ini.
OKTOBER 2001, Pemerintahan Bush meminta Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani menggunakan pengaruhnya untuk menekan tensi pemberitaan Al Jazeera (Permintaan sama juga disampaikan Pemerintahan Clinton). Ini adalah puncak kegeraman Pemerintah AS atas Al Jazeera. Sebelumnya, duta besar AS untuk Qatar telah beberapa kali mengajukan komplain diplomatik atas Pemerintah Qatar sehubungan pemberitaan Al Jazeera yang dituduh menyebarkan pandangan anti-Amerika dengan banyak mengkritik kebijakan AS di Timur Tengah, serta menjadi alat propaganda Osama bin Laden.
Menurut Peter Arnett, mantan koresponden CNN yang banyak dikritik Pemerintah AS karena liputannya tentang Perang Teluk, tekanan-tekanan diplomatik itu dipicu oleh kecemasan meningkatnya kritisisme atas AS di Timur Tengah. Ini terjadi justru saat AS sedang membutuhkan dukungan publik Timur Tengah atas aneka kebijakannya di wilayah ini.
Faktor inilah yang membuat Al Jazeera kian populer dan kuat, khususnya di mata publik Arab. Al Jazeera menjadi simbol kritik dan ketidakpuasan publik Arab atas kebijakan politik AS di Timur Tengah yang eksploitatif dan memecah belah.
Muncul pertanyaan, sejauh mana Al Jazeera membawa sensibilitas publik Arab? Sejauhmana Al Jazeera kritis terhadap realitas politik dunia Arab?
Pandangan kritis dalam ranah studi media meniscayakan terjadinya pemihakan media atas dasar ideologi dan nilai-nilai tertentu. Sulit mengharapkan media atau jurnalis benar-benar netral dalam melihat suatu konflik karena ideologi adalah sesuatu yang inheren dalam tiap individu, tanpa terkecuali individu media.
Al Jazeera sedikit banyak tetap mewakili sensibilitas publik Timur Tengah, seperti media Barat tak pernah bisa berhasil melepaskan “kesadaran kolektifnya” sebagai orang Barat.
Ada fakta menarik. Bukan hanya Pemerintah AS yang tidak suka atas Al Jazeera, namun juga rezim-rezim di Timur Tengah sendiri. Pemerintah Arab Saudi tak pernah mengizinkan Al Jazeera membuka perwakilannya di negara itu, juga dengan penguasa Bahrain. Pemerintah Yordania dan Kuwait mengusir perwakilan Al Jazeera tahun lalu (Top Arab TV Network to Hit US Market, Camerron W Barr, The Christian Science Monitor, 26/12/2002).
Mungkin karena negara-negara itu sekutu AS yang merasa “bertanggung jawab” menjaga citra dan kepentingan AS di Timur Tengah. Namun bagaimana menjelaskan kemarahan dua musuh utama AS: Syria dan Libya atas Al Jazeera? Juga tindakan Yasser Arafat beberapa kali mengusir koresponden Al Jazeera dari Ramallah?
Sebuah indikasi, Al Jazeera tidak menunjukkan keberpihakan atas Arab. Ia bukan hanya watchdog kepentingan politik Barat di Timur Tengah, namun juga bagi seluruh rezim di Arab. Al Jazeera sejauh ini konsisten menyoroti realitas penyelenggaraan kekuasaan di dunia Arab dengan gaya pemberitaannya yang lugas dan terang-terangan. Satu hal yang masih perlu dibuktikan: independensi Al Jazeera terhadap Pemerintahan Qatar.
TANGGAL 13 Februari 1991, dua bom sekutu merusak distrik Ameriyya, dekat Baghdad. Lebih dari 1.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dalam pengeboman yang salah sasaran. Melalui televisi, aksi brutal ini menyebar ke seluruh dunia. Apa yang lalu terjadi dengan media Barat sungguh mencengangkan. Mereka marah bukan karena banyak korban sipil tewas, namun karena ada media Barat memberitakan. Kemarahan bukan tertuju pada pasukan AS dan sekutunya, namun kepada media-media yang memberitakan.
The Mail on Sunday mengatakan, pemberitaan itu bukan hanya “menjijikkan” namun juga “tak terpuji”. Today menegaskan, koresponden yang melaporkan peristiwa itu telah memalukan negeri sendiri. The Express menyatakan, “menangisi korban-korban dari pihak musuh yang tak terelakkan sama saja dengan merusak dukungan terhadap perang.”
Apa yang terjadi pada media-media itu? Mereka mencampuradukkan patriotisme dengan dukungan tanpa reserve atas ambisi pemerintah guna menundukkan negara lain.
Lebih dari itu, media-media Barat terjebak skenario militer tentang bagaimana perang harus diberitakan dan dipahami publik. Perang Vietnam menjadi pelajaran berharga bagi AS dan sekutunya.
Maka prioritas militer adalah bagaimana membatasi akses pers ke sebuah perang, lalu memanfaatkannya untuk menyebarkan image baru tentang perang modern. Dikampanyekan, teknologi perang terbaru telah ditemukan dan mempunyai kapasitas untuk mengeliminir sebanyak mungkin dampak buruk perang atas masyarakat sipil. Dengan teknologi baru itu target-target militer berhasil dilumpuhkan dalam sekejap, tanpa mengusik target sipil.
Di sinilah muncul starwars syndrom. Kecenderungan untuk menggiring diskursus tentang perang semata-mata sebagai perbincangan tentang kecanggihan strategi perang modern, persenjataan mutakhir, high-tech armament. Tak ada diskursus tentang perang fisik, konfrontasi dengan segala dampaknya yang mengerikan.
Larut dalam starwars syndrom, pers Barat kehilangan daya kritisnya terhadap sumber militer. Tidak ada kritik yang memadai saat Pentagon dengan gegabah mengklaim 98 persen rudal tomahawks yang ditembakkan pasukan AS dalam perang tahun 1991 tepat sasaran.
Juga saat Jenderal Norman Schwarzkopf mengatakan, tingkat keberhasilan rudal patriot menghalau rudal scuds mencapai 100 persen. Klaim- klaim yang melecehkan akal sehat dan tak terbukti kebenarannya di kemudian hari (Philip Knightley, 2000: 493-500).
Berapa korban yang jatuh, seberapa besar kerusakan yang terjadi, dan berapa kerugian akibat ratusan rudal dan misil yang digunakan pasukan sekutu dalam perang Teluk? Media Barat tak tertarik memberitakannya.
Hal yang sama terjadi hari-hari ini. Pemberitaan media AS, seperti CNN, MSNBC, CNBC, dan Fox News amat tak memadai karena hanya terfokus display pasukan sekutu yang mengepung Irak dari segala penjuru. Di layar televisi, kita hanya bisa menyaksikan pasukan sekutu yang sedang berlatih, membersihkan senjata, atau bergerak di tengah gurun pasir dengan image kebesarannya. Tak ada gambaran tentang perang yang sebenarnya.
Di sinilah keberadaan Al Jazeera menjadi amat penting. Ia memotret perang dari sisi korban. Ia tak hanya berbicara mengapa perang harus dilakukan, senjata apa yang digunakan, namun terutama dampak-dampak buruk perang itu sendiri bagi perikemanusiaan.
Liputan-liputan Al Jazeera tentang tragedi kemanusiaan di Irak akibat aksi bombardir pasukan sekutu, dengan sendirinya meruntuhkan mitos tentang starwars, high-tech armament, smart bom, dan mitos lain yang selama ini begitu mendominasi pemberitaan media Barat. Tanpa mengesampingkan sensibilitas Arab yang diusungnya, Al Jazeera menjadi jendela bagi masyarakat internasional untuk mengetahui perang tetaplah perang. Bahwa perang pertama-tama adalah urusan baku bunuh dengan kekerasan.
Yang tak kalah penting, Al Jazeera menjadi saksi betapa gemarnya media-media Barat melakukan rekayasa dan kebohongan atas nama patriotisme yang sempit.
Agus Sudibyo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar